Peraturan Pajak Baru UMKM 0.5 Persen Sebagai Strategi Pemerintah Meningkatkan Perekonomian Di Akhir Periode

Setiap kepemimpinan dalam pemerintahan pasti ingin menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan terbaik. Apalagi menjelang akhir periode Pemerintahan yang akan diadakannya pemilihan umum pada 2019 nanti, tentu pemerintah akan mengeluarkan performa terbaiknya di akhir masa jabatannya. Di dalam buku yang berjudul Macroeconomics edisi ke 7 oleh Olivier Blanchard, terdapat teori yang menyatakan adanya hubungan politik dengan kebijakan pemerintahan khususnya di akhir periode. Contohnya adalah seperti yang kita dapat lihat pada grafik di atas pada akhir periode kepemimpinan Megawati dan (SBY_1) memiliki tren PDB Rill meningkat yang ditunjuk dengan panah warna merah. Dimana PDB rill menunjukkan nilai produk domestik bruto yang sesungguhnya yang mencerminkan perekonomian.

Bisa terjadi kemungkinan  dimasa akhir kepemimpinan presiden Jokowidodo ini akan mengangkat roda perekonomian dengan kebijakannya. Dimana Pada awal Juli ini dikeluarkan peraturan baru mengenai pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Perubahan terhadap Peraturan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu pajak penghasilan sebesar 1 persen menjadi 0.5 persen dari omzet (peredaran bruto) dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang  pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pemerintah melakukan berbagai pertimbangan sebagaimana perlu mengganti peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang  pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang mulai diberlakukan 1 Juli 2018.

Peraturan Pajak UMKM  0.5 persen dari Omzet tersebut diberlakukan kepada UMKM dengan syarat peredaran Bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dan berlaku untuk jangka waktu tertentu (untuk peraturan lebih rincinya dapat membaca di website www.pajak.go.id/)

Lalu apakah dampak dari pemberlakuan peraturan baru ini terhadap perekonomian?

Ada dua kemungkinan yang terjadi apabila peraturan baru ini diterapkan. Pertama, jika masyarakat tidak merespon dengan baik perubahan peraturan pajak UMKM ini. Maka peraturan baru ini dapat menghambat pemenuhan target penerimaan pajak karena dikuranginya pajak penghasilan UMKM sebesar 0.5 % dari semula 1 %. Hal ini berpotensi menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari pajak yang kemudian membuat pemenuhan target penerimaan pajak semakin sulit. Kemudian jika pendapatan negara berkurang, maka pemerintah akan mengurangi belanja negara atau pemerintah akan melakukan defisit anggaran dengan utang untuk memenuhi belanja negara.

Kemungkinan pertama diatas terjadi jika masyarakat tidak merespon peraturan baru ini dengan baik sehingga tidak mempengaruhi masyarakat secara signifikan untuk membuat kegiatan usaha atau berwirausaha. Artinya hal ini tidak mempengaruhi perekonomian secara signifikan, melainkan hanya berdampak pada meringankan beban pajak UMKM dan meningkatkan beban pemenuhan target penerimaan pajak.

Kedua, jika masyarakat merespon dengan baik perubahan peraturan pajak penghasilan UMKM ini yaitu membuat masyarakat termotivasi untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM karena beban pajak penghasilan UMKM berkurang. Sehingga secara signifikan mempengaruhi masyarakat untuk membuat, mengembangkan, dan meningkatkan UMKM di Indonesia. Dengan berkurangnya beban pajak UMKM menjadi insentif bagi masyarakat untuk menjadi wirausaha yang berperan langsung dalam peningkatan ekonomi Indonesia. Dimana secara makroekonomi hal ini akan berdampak baik bagi perekonomian .

Kemungkinan kedua inilah yang merupakan tujuan pemerintah yatu meningkatkan perekonomian secara signifikan. Cara kerjanya adalah dengan diringankannya pajak UMKM maka akan banyak pengusaha memiliki beban pajak ringan sehingga menciptakan, mengembangkan, dan  meningkatkan kegiatan usaha. Dengan begitu semakin banyaknya UMKM akan berperan dalam meningkatkan PDB rill yang artinya perekonomian akan meningkat secara signifikan.

Disamping itu, dampak jangka panjang dari kemungkinan kedua ini akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak karena dengan pajak UMKM ringan semakin meng insentif Wajib Pajak baru dalam melaksanakan kewajiban pajak nya.

Dapat disimpulkan bahwa, pemerintah mengurangi pajak untuk meningkatkan kegiatan UMKM yang juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga perekonomian pada akhir periode kepemimpinan akan meningkat. Efek sampingnya pemerintah melakukan defisit anggaran dengan berhutang untuk menutupi belanja pemerintah.

Efektivitas Sistem Satu Arah di Kota Depok

sumber: warta kota

 

Hampir satu tahun program Sistem Satu Arah berlaku di beberapa jalan di Kota Depok. Mulai dari banyaknya pro dan kontra yang bergulir hingga akhirnya diberlakukan secara permanen. Dari penilaian awal, SSA (Sistem Satu Arah) ini memang efektif dalam mengurai kemacetan di Kota Depok, dicontohkan, di beberapa ruas jalan seperti Dewi Sartika, Nusantara, dan Arif Rahman Hakim arus lalu lintas dapat terurai dengan lancar. Namun, tidak sedikit kemacetan jadi begeser ke jalan-jalan penghubung ketiga ruas jalan yang diterapkan SSA tersebut. Sebut saja, jalan Pitara, jalan Raya Sawangan, serta jalan-jalan di perumnas Depok 1 yang menjadi imbas adanya SSA tersebut. Ditambah lagi, adanya perlintasan sebidang dengan kereta api di Dewi Sartika yang akan membuat panjang antrian kendaraan yang hampir terjadi 3-5 menit sekali saat kereta melintas pada peak hour pagi atau sore hingga malam hari, serta adanya penumpukan kendaraan di Simpang lima Sandra.

Simpang lima Sandra akan menjadi crowded dan akan banyak panjang antrian kendaraan dari jalan Pitara, Raya Sawangan dan Nusantara. Dengan pengaturan fase eksisting yang ada, akan menambah semakin mengularnya kendaraan hingga 1 km pada tiap ruas jalan pada saat-saat jam sibuk. Dengan semakin banyaknya kendaraan yang melintas pada jam sibuk serta tidak sebandingnya kapasistas yang ada, maka akan semakin menambah masalah-masalah yang ada di Simpang lima Sandra tersebut. V/C rasio kendaraan dengan jaringan jalan yang ada membuat tingkat pelayanan jalan di ketiga ruas tersebut buruk.

Beberapa rekomendasi menyebutkan bahwa jika V/C rasio itu 1 atau lebih dari 1, maka ada perbaikan-perbaikan yaitu pelebaran jalan dan sebagainya. Namun dalam kasus ini, nampaknya akan sulit diterapkan mengingat semakin padatnya daerah serta harga tanah akan melambung tinggi di daerah CBD seperti Pitara maupun Nusantara. Diperlukan pengaturan pengganti yang lebih murah dan dapat mengurai arus lalu lintas yang ada.

Pengaturan pengganti atau tambahan ini hanya perlu ‘membuang’ arus yang ada agar fase pada simpang dapat berjalan normal, dan tidak terjadi dead lock antara arus dari jalan Nusantara ke arah Pitara dan Raya Sawangan, arus dari Pitara yang masuk ke arah Dewi Sartika serta arus dari Raya Sawangan ke Dewi Sartika.

Ada beberapa opsi yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polresta Depok dalam merekayasa Simpang Lima Sandra ini, yaitu :

  1. Arus dari Pitara yang ingin mengarah ke Dewi Sartika, diarahkan ke Raya Sawangan. Jalan Raya Sawangan dari Simpang Sandra hingga jembatan depan SMA Bintara dibuat contra flow/satu arah. Begitupun dengan jalan Salak di sejajar sungai, satu arah ke arah Simpang Sandra. Dengan begitu, arus lalu lintas tidak akan deadlock pada Simpang Lima Sandra. Arus dari Nusantara ke arah Pitara dan Sawangan tidak akan tersendat oleh arus dari Pitara, karena arus dari Pitara sudah diarahkan memutar ke jalan Salak terlebih dahulu. Namun, ini dapat menimbulkan sedikit antrian di depan SMA Bintara karena akan ada pertemuan dua arus, serta masyarakat yang dari Pitara akan merasa memutar terlalu jauh hanya untuk melewati Simpang Sandra.
  2. Sama seperti opsi 1, namun arus dari Pitara tidak diarahkan memutar lewat jalan Salak, tetap seperti eksisting saat ini, namun waktu siklus pada lampu APILL diatur ulang dengan menambahkan waktu hijau sedikit lebih banyak untuk arus dari Pitara agar jalan Pitara tidak terjadi crowded. Serta waktu hijau tambahan bagi arus dari Nusantara ke arah Sawangan, serta dari arah Sawangan ke arah Dewi Sartika.

Dengan pengaturan fase yang lebih ‘adil’ akan sedikit mengurai volume lalu lintas di jam-jam sibuk agar tingkat pelayanan jalan serta simpang dapat lebih baik dan tidak terdapat lagi panjang antrian horor yang sering terlihat di pagi atau sore menjelang malam di Simpang Sandra tersebut.

Dari segi transportasi dan sosial, sejatinya Pemerintah Kota Depok telah melakukan berbagai cara agar Depok terus berkembang ke arah yang lebih baik. Namun, kadang kala tidak dapat memuaskan semua elemen-elemen yang ada. Lewat pandangan-pandangan terbuka seperti ini yang sangat diperlukan oleh Pemerintah sebagai peran dari masyarakat dalam ikut andil membangun dan menata kota yang kita cintai ini. Lewat cara ini, penulis hanya dapat menuangkan buah pemikiran penulis yang didapat lewat ilmu yang penulis pelajari di kehidupan pekuliahan penulis. Penulis ingin, Kota Depok semakin maju seperti kota-kota penyangga ibu kota lainnya.

 

Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir S1 yang menekuni Transportasi pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.   

*Suryo Bagus Pratama*

JIKA PANCASILA DITERAPKAN

 

oleh: Satriyo Ardi Kartono, S.H.
Pancasila, yg membuat Indonesia bersatu dengan keberagamannya. Para pejuang bangsa dengan susah payahnya memerdekakan bangsa Indonesia dari segala penjajahan. Mereka bersatu tanpa melihat latar belakang suku, ras, bahasa dan agama. Ternyata perbedaan itulah yang membuat Indonesia merdeka.

Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Namun, belum benar-benar merdeka. Dahulu, para pejuang melawan penjajah secara nyata (fisik). Namun, saat ini musuh Indonesia adalah warga negaranya sendiri yang mementingkan diri dan kelompoknya. Mereka menguras kekayaan alam Indonesia dengan menjual kepada bangsa lain tanpa memperhatikan masyarakat dan lingkungan.
Saat ini, Pancasila hanya dijadikan hafalan biasa. Nilai nilai pancasila tak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan bangsa semakin memudar. Banyak terjadi pemberitaan di media online bahkan media massa yang belum tentu kebenarannya (hoax) lalu diterima mentah mentah oleh pembacanya, semakin terpecah belah bangsa kita. Mereka tak ingat perjuangan para pejuang bangsa dalam memerdekakan bangsa yang membuat perbedaan menjadi persatuan yang kuat.
Jika saja Pancasila tidak hanya dihafalkan, namun juga diterapkan, maka nilai nilai Ketuhanan akan melekat di antara masyarakat sebagaimana yang di amanatkan sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Jika pancasila diterapkan, maka akan terjadi kerukunan di antara masyarakat karena memperlakukan manusia dengan beradab sebagaimana yang di amanatkan sila kedua ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika pancasila diterapkan, maka tak ada lagi perpecahan bangsa, semua akan melihat keanekaragaman ini sebagai persatuan bangsa yang kuat sebagaimana sila ketiga ‘Persatuan Indonesia’.
Jika pancasila diterapkan, maka nilai nilai musyawarah dan perdamaian di antara masyarakat akan kuat, perbedaan pandangan dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan perdamaian sebagaimana sila keempat ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’. Dan jika Pancasila diterapkan, maka keadilan dapat diterapkan dengan baik dengan memandang keadilan sosial lah  yang didahulukan daripada keadilan individu sebagaimana yang di amanatkan sila kelima ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.
Saya yakin, Pancasila masih relevan untuk bangsa kita karena nilai nilai yang terkandung di dalamnya yang membuat bangsa ini semakin bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Kita Indonesia, Kita Pancasila.
Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017.

KORUPSI E-KTP DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM


Oleh : Satriyo Ardi Kartono, S.H.

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el (KTP Elektronik). Atas dasar Pasal tersebut, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri membuat KTP-elektronik (selanjutnya disebut E-KTP). Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
E-KTP atau KTP Elektronik ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai identitas tunggal seseorang dan upaya untuk mewujudkan keakuratan data penduduk. Menurut Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan  bahwa Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: pelayanan publik; perencanaan pembangunan; alokasi anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Pengadaan E-KTP pada tahun 2011 sampai 2012 ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, karena negara mengalami kerugian hingga mencapai 2,3 Triliyun. Kerugian negara tersebut disebabkan oleh korupsi sistemik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di dalam Kementerian Dalam Negeri, namun tidak menutup kemungkinan korupsi tersebut melibatkan anggota lembaga legislatif. Hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang sebagai pelaku, dua diantaranya sudah menjadi terdakwa, yakni Sugiharto selaku Direktur Pengelola Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Irham selaku mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pihak swasta masih menjadi tersangka.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui Andi Narogong memiliki peran penting dalam mega proyek korupsi E-KTP tersebut. Andi Narogong melakukan lobi atau komunikasi dengan legislatif dan eksekutif, seperti misalnya komunikasi dengan setya novanto selaku anggota legislatif, dan melakukan komunikasi dengan Sugiharto dan Irham selaku pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Komunikasi yang dilakukan Andi Narogong semata-mata demi melancarkan proyek E-KTP dan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang tender proyek tersebut. 
Korupsi E-KTP tersebut merupakan korupsi yang sistemik, karena melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif, ditambah dengan pihak swasta sebagai pelaksana dalam pengadaan proyek E-KTP tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 ternyata tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Anggota DPR yang merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia ternyata lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan partainya daripada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
DPR tidak melaksanakan fungsi anggaran dengan baik, karena DPR dengan mudahnya memberikan anggaran dalam proyek E-KTP tersebut. Kejanggalan pada tahapan pembahasan anggaran yaitu sebelum anggaran formal adanya indikasi-indikasi pertemuan sejumlah pihak untuk membicarakan proyek E-KTP. Setelah itu, pada tahap pembahasan anggaran di DPR ditemukan adanya indikasi praktik kolusi dan korupsi sehingga proyek E-KTP ini terus berjalan dan menghabiskan biaya sebesar 5,9 triliun rupiah.
Dalam fungsi pengawasan, DPR pun tidak mengawasi pengadaan E-KTP yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu saja lemahnya pengawasan tersebut terjadi karena beberapa anggota DPR diduga telah menerima uang dari Andi Narogong untuk melancarkan proyek E-KTP tersebut. Namun pada saat ini, dengan alasan untuk pengawasan terhadap KPK, khususnya terkait pemeriksaan anggota DPR yakni Miryam, sedang hangat di DPR akan melakukan hak angket. Hak angket tersebut jika benar-benar disetujui oleh DPR, maka akan mengintervensi KPK karena akan menghambat KPK dalam memberantas korupsi sistemik pada proyek E-KTP tersebut. Intervensi atau ancaman sering terjadi ketika KPK sedang menangani kasus korupsi yang besar, intervensi atau ancaman tersebut baik ditujukan kepada lembaganya maupun pegawai KPK, seperti penyerangan kepada penyidik KPK Novel Baswedan dengan air keras.
Kemendagri tidak melaksanakan proyek E-KTP dengan baik dan adil, seperti pada proses tender, Kemendagri mengumumkan konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender pengadaan dengan harga Rp5,9 triliun. Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri (Persero), PT Quadra Solution). Padahal, berdasarkan serangkaian evaluasi teknis tersebut sampai dengan dilakukannya proses uji coba alat dan output, ternyata tidak ada peserta lelang yang dapat mengintegrasikan Key Management Server (KMS) dengan Hardware Security Module (HSM). Dengan demikian, tidak dapat dipastikan bahwa perangkat tersebut telah memenuhi kriteria keamanan perangkat sebagaimana diwajibkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).[1]
Selain itu, pada tahap proses pengadaan, yakni setelah tender ditutup, spesifikasi alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan E-KTP, yaitu signature pad, diubah. Tindakan itu jelas melanggar Pasal 79 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang melarang post-bidding—tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.[2] Selain itu, terdapat kemahalan harga dari total pembayaran E-KTP ke konsorsium PNRI sebesar Rp 4,9 triliun setelah dipotong pajak. Harga wajar proyek itu Rp 2,5 triliun.[3]
Korupsi E-KTP tersebut jelas bertentangan dengan aturan yang hidup dalam masyarakat, yaitu aturan tentang ‘jangan mencuri’. Hal ini sesuai dengan aliran Sociological Jurisprudence yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat mengatur tata tertib dalam bermasyarakat supaya tercipta kedamaian diantara anggotanya, salah satu diantaranya yaitu ‘jangan mencuri’. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi harta kekayaan individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat (das sollen). Namun, dalam kenyataannya terdapat gejala sosial  yaitu pencurian (das sein), bukan hanya pencurian terhadap harta kekayaan seseorang, namun saat ini lebih besar dari itu, yaitu pencurian terhadap kekayaan negara atau korupsi, seperti misalnya korupsi E-KTP.
Perbuatan korupsi E-KTP merupakan perbuatan yang buruk karena sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan pada masyarakat Indonesia, melainkan hanya mendatangkan kebahagiaan pada dirinya sendiri dan kelompoknya serta hanya mendatangkan penderitaan pada masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan aliran utilitarianism yang menyatakan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Selain kerugian negara, akibat korupsi E-KTP tersebut masyarakat belum secara keseluruhan mendapatkan E-KTP. Padahal, E-KTP ini sangat penting dalam kehidupan sosial, karena seseorang menjadi tidak bisa melakukan segala kegiatan administrasi yang membutuhkan kartu identitas penduduk, seperti misalnya dalam pembukaan rekening tabungan di suatu bank.
Para pelaku korupsi E-KTP harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, hal ini senada dengan pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pada kasus korupsi E-KTP tersebut, para pelaku korupsi harus dihukum dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut sebenarnya masih kurang dalam memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi karena sanksi denda yang diberikan masih tergolong ringan, yakni paling banyak hanya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika pelaku korupsi E-KTP melakukan korupsi lebih dari satu miliar rupiah, sedangkan dihukum dengan penjara yang singkat dan denda yang maksimal, maka tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, melainkan akan menumbuhkan pelaku pelaku korupsi dikemudian hari dengan nilai korupsi yang lebih besar. Budaya korupsi semakin banyak dan menyerang semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  karena hukum yang berlaku saat ini kurang memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi (das sein), maka untuk mengatasi hal tersebut DPR harus merancang undang-undang korupsi yang lebih tegas, khususnya merevisi mengenai sanksi denda maksimal menjadi tak terbatas (das sollen).



[1]  Abba Gabrillin. Pegawai Lkpp Anggap Pejabat Kemendagri “Bunuh Diri” Dalam Proyek E-KTP. http://nasional.kompas.com/read/2017/04/17/21295951/pegawai.lkpp.anggap.pejabat.kemendagri.bunuh.diri.dalam.proyek.E-KTP. Diakses pada tanggal 15 April 2017.
[2] Marlin Dinamikanto. Ini Asal Muasal Terbongkarnya Mega Skandal Kasus E-KTP. https://nusantara.news/ini-asal-muasal-terbongkarnya-mega-skandal-kasus-E-KTP/. Diakses pada tanggal 15 April 2017
[3] Hestiana Dharmastuti. Menyingkap kedok andi narogong dan tim fatmawati di korupsi E-KTPhttps://news.detik.com/berita/d-3443232/menyingkap-kedok-andi-narogong-dan-tim-fatmawati-di-korupsi-E-KTP. Diakses pada tanggal 15 April 2017