Oleh : Satriyo Ardi Kartono, S.H.

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el (KTP Elektronik). Atas dasar Pasal tersebut, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri membuat KTP-elektronik (selanjutnya disebut E-KTP). Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
E-KTP atau KTP Elektronik ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai identitas tunggal seseorang dan upaya untuk mewujudkan keakuratan data penduduk. Menurut Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan  bahwa Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: pelayanan publik; perencanaan pembangunan; alokasi anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Pengadaan E-KTP pada tahun 2011 sampai 2012 ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, karena negara mengalami kerugian hingga mencapai 2,3 Triliyun. Kerugian negara tersebut disebabkan oleh korupsi sistemik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di dalam Kementerian Dalam Negeri, namun tidak menutup kemungkinan korupsi tersebut melibatkan anggota lembaga legislatif. Hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang sebagai pelaku, dua diantaranya sudah menjadi terdakwa, yakni Sugiharto selaku Direktur Pengelola Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Irham selaku mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pihak swasta masih menjadi tersangka.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui Andi Narogong memiliki peran penting dalam mega proyek korupsi E-KTP tersebut. Andi Narogong melakukan lobi atau komunikasi dengan legislatif dan eksekutif, seperti misalnya komunikasi dengan setya novanto selaku anggota legislatif, dan melakukan komunikasi dengan Sugiharto dan Irham selaku pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Komunikasi yang dilakukan Andi Narogong semata-mata demi melancarkan proyek E-KTP dan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang tender proyek tersebut. 
Korupsi E-KTP tersebut merupakan korupsi yang sistemik, karena melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif, ditambah dengan pihak swasta sebagai pelaksana dalam pengadaan proyek E-KTP tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 ternyata tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Anggota DPR yang merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia ternyata lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan partainya daripada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
DPR tidak melaksanakan fungsi anggaran dengan baik, karena DPR dengan mudahnya memberikan anggaran dalam proyek E-KTP tersebut. Kejanggalan pada tahapan pembahasan anggaran yaitu sebelum anggaran formal adanya indikasi-indikasi pertemuan sejumlah pihak untuk membicarakan proyek E-KTP. Setelah itu, pada tahap pembahasan anggaran di DPR ditemukan adanya indikasi praktik kolusi dan korupsi sehingga proyek E-KTP ini terus berjalan dan menghabiskan biaya sebesar 5,9 triliun rupiah.
Dalam fungsi pengawasan, DPR pun tidak mengawasi pengadaan E-KTP yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu saja lemahnya pengawasan tersebut terjadi karena beberapa anggota DPR diduga telah menerima uang dari Andi Narogong untuk melancarkan proyek E-KTP tersebut. Namun pada saat ini, dengan alasan untuk pengawasan terhadap KPK, khususnya terkait pemeriksaan anggota DPR yakni Miryam, sedang hangat di DPR akan melakukan hak angket. Hak angket tersebut jika benar-benar disetujui oleh DPR, maka akan mengintervensi KPK karena akan menghambat KPK dalam memberantas korupsi sistemik pada proyek E-KTP tersebut. Intervensi atau ancaman sering terjadi ketika KPK sedang menangani kasus korupsi yang besar, intervensi atau ancaman tersebut baik ditujukan kepada lembaganya maupun pegawai KPK, seperti penyerangan kepada penyidik KPK Novel Baswedan dengan air keras.
Kemendagri tidak melaksanakan proyek E-KTP dengan baik dan adil, seperti pada proses tender, Kemendagri mengumumkan konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender pengadaan dengan harga Rp5,9 triliun. Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri (Persero), PT Quadra Solution). Padahal, berdasarkan serangkaian evaluasi teknis tersebut sampai dengan dilakukannya proses uji coba alat dan output, ternyata tidak ada peserta lelang yang dapat mengintegrasikan Key Management Server (KMS) dengan Hardware Security Module (HSM). Dengan demikian, tidak dapat dipastikan bahwa perangkat tersebut telah memenuhi kriteria keamanan perangkat sebagaimana diwajibkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).[1]
Selain itu, pada tahap proses pengadaan, yakni setelah tender ditutup, spesifikasi alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan E-KTP, yaitu signature pad, diubah. Tindakan itu jelas melanggar Pasal 79 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang melarang post-bidding—tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.[2] Selain itu, terdapat kemahalan harga dari total pembayaran E-KTP ke konsorsium PNRI sebesar Rp 4,9 triliun setelah dipotong pajak. Harga wajar proyek itu Rp 2,5 triliun.[3]
Korupsi E-KTP tersebut jelas bertentangan dengan aturan yang hidup dalam masyarakat, yaitu aturan tentang ‘jangan mencuri’. Hal ini sesuai dengan aliran Sociological Jurisprudence yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat mengatur tata tertib dalam bermasyarakat supaya tercipta kedamaian diantara anggotanya, salah satu diantaranya yaitu ‘jangan mencuri’. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi harta kekayaan individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat (das sollen). Namun, dalam kenyataannya terdapat gejala sosial  yaitu pencurian (das sein), bukan hanya pencurian terhadap harta kekayaan seseorang, namun saat ini lebih besar dari itu, yaitu pencurian terhadap kekayaan negara atau korupsi, seperti misalnya korupsi E-KTP.
Perbuatan korupsi E-KTP merupakan perbuatan yang buruk karena sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan pada masyarakat Indonesia, melainkan hanya mendatangkan kebahagiaan pada dirinya sendiri dan kelompoknya serta hanya mendatangkan penderitaan pada masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan aliran utilitarianism yang menyatakan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Selain kerugian negara, akibat korupsi E-KTP tersebut masyarakat belum secara keseluruhan mendapatkan E-KTP. Padahal, E-KTP ini sangat penting dalam kehidupan sosial, karena seseorang menjadi tidak bisa melakukan segala kegiatan administrasi yang membutuhkan kartu identitas penduduk, seperti misalnya dalam pembukaan rekening tabungan di suatu bank.
Para pelaku korupsi E-KTP harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, hal ini senada dengan pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pada kasus korupsi E-KTP tersebut, para pelaku korupsi harus dihukum dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut sebenarnya masih kurang dalam memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi karena sanksi denda yang diberikan masih tergolong ringan, yakni paling banyak hanya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika pelaku korupsi E-KTP melakukan korupsi lebih dari satu miliar rupiah, sedangkan dihukum dengan penjara yang singkat dan denda yang maksimal, maka tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, melainkan akan menumbuhkan pelaku pelaku korupsi dikemudian hari dengan nilai korupsi yang lebih besar. Budaya korupsi semakin banyak dan menyerang semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  karena hukum yang berlaku saat ini kurang memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi (das sein), maka untuk mengatasi hal tersebut DPR harus merancang undang-undang korupsi yang lebih tegas, khususnya merevisi mengenai sanksi denda maksimal menjadi tak terbatas (das sollen).



[1]  Abba Gabrillin. Pegawai Lkpp Anggap Pejabat Kemendagri “Bunuh Diri” Dalam Proyek E-KTP. http://nasional.kompas.com/read/2017/04/17/21295951/pegawai.lkpp.anggap.pejabat.kemendagri.bunuh.diri.dalam.proyek.E-KTP. Diakses pada tanggal 15 April 2017.
[2] Marlin Dinamikanto. Ini Asal Muasal Terbongkarnya Mega Skandal Kasus E-KTP. https://nusantara.news/ini-asal-muasal-terbongkarnya-mega-skandal-kasus-E-KTP/. Diakses pada tanggal 15 April 2017
[3] Hestiana Dharmastuti. Menyingkap kedok andi narogong dan tim fatmawati di korupsi E-KTPhttps://news.detik.com/berita/d-3443232/menyingkap-kedok-andi-narogong-dan-tim-fatmawati-di-korupsi-E-KTP. Diakses pada tanggal 15 April 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.