Peraturan Pajak Baru UMKM 0.5 Persen Sebagai Strategi Pemerintah Meningkatkan Perekonomian Di Akhir Periode

Setiap kepemimpinan dalam pemerintahan pasti ingin menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan terbaik. Apalagi menjelang akhir periode Pemerintahan yang akan diadakannya pemilihan umum pada 2019 nanti, tentu pemerintah akan mengeluarkan performa terbaiknya di akhir masa jabatannya. Di dalam buku yang berjudul Macroeconomics edisi ke 7 oleh Olivier Blanchard, terdapat teori yang menyatakan adanya hubungan politik dengan kebijakan pemerintahan khususnya di akhir periode. Contohnya adalah seperti yang kita dapat lihat pada grafik di atas pada akhir periode kepemimpinan Megawati dan (SBY_1) memiliki tren PDB Rill meningkat yang ditunjuk dengan panah warna merah. Dimana PDB rill menunjukkan nilai produk domestik bruto yang sesungguhnya yang mencerminkan perekonomian.

Bisa terjadi kemungkinan  dimasa akhir kepemimpinan presiden Jokowidodo ini akan mengangkat roda perekonomian dengan kebijakannya. Dimana Pada awal Juli ini dikeluarkan peraturan baru mengenai pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Perubahan terhadap Peraturan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu pajak penghasilan sebesar 1 persen menjadi 0.5 persen dari omzet (peredaran bruto) dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang  pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pemerintah melakukan berbagai pertimbangan sebagaimana perlu mengganti peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang  pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang mulai diberlakukan 1 Juli 2018.

Peraturan Pajak UMKM  0.5 persen dari Omzet tersebut diberlakukan kepada UMKM dengan syarat peredaran Bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dan berlaku untuk jangka waktu tertentu (untuk peraturan lebih rincinya dapat membaca di website www.pajak.go.id/)

Lalu apakah dampak dari pemberlakuan peraturan baru ini terhadap perekonomian?

Ada dua kemungkinan yang terjadi apabila peraturan baru ini diterapkan. Pertama, jika masyarakat tidak merespon dengan baik perubahan peraturan pajak UMKM ini. Maka peraturan baru ini dapat menghambat pemenuhan target penerimaan pajak karena dikuranginya pajak penghasilan UMKM sebesar 0.5 % dari semula 1 %. Hal ini berpotensi menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari pajak yang kemudian membuat pemenuhan target penerimaan pajak semakin sulit. Kemudian jika pendapatan negara berkurang, maka pemerintah akan mengurangi belanja negara atau pemerintah akan melakukan defisit anggaran dengan utang untuk memenuhi belanja negara.

Kemungkinan pertama diatas terjadi jika masyarakat tidak merespon peraturan baru ini dengan baik sehingga tidak mempengaruhi masyarakat secara signifikan untuk membuat kegiatan usaha atau berwirausaha. Artinya hal ini tidak mempengaruhi perekonomian secara signifikan, melainkan hanya berdampak pada meringankan beban pajak UMKM dan meningkatkan beban pemenuhan target penerimaan pajak.

Kedua, jika masyarakat merespon dengan baik perubahan peraturan pajak penghasilan UMKM ini yaitu membuat masyarakat termotivasi untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM karena beban pajak penghasilan UMKM berkurang. Sehingga secara signifikan mempengaruhi masyarakat untuk membuat, mengembangkan, dan meningkatkan UMKM di Indonesia. Dengan berkurangnya beban pajak UMKM menjadi insentif bagi masyarakat untuk menjadi wirausaha yang berperan langsung dalam peningkatan ekonomi Indonesia. Dimana secara makroekonomi hal ini akan berdampak baik bagi perekonomian .

Kemungkinan kedua inilah yang merupakan tujuan pemerintah yatu meningkatkan perekonomian secara signifikan. Cara kerjanya adalah dengan diringankannya pajak UMKM maka akan banyak pengusaha memiliki beban pajak ringan sehingga menciptakan, mengembangkan, dan  meningkatkan kegiatan usaha. Dengan begitu semakin banyaknya UMKM akan berperan dalam meningkatkan PDB rill yang artinya perekonomian akan meningkat secara signifikan.

Disamping itu, dampak jangka panjang dari kemungkinan kedua ini akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak karena dengan pajak UMKM ringan semakin meng insentif Wajib Pajak baru dalam melaksanakan kewajiban pajak nya.

Dapat disimpulkan bahwa, pemerintah mengurangi pajak untuk meningkatkan kegiatan UMKM yang juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga perekonomian pada akhir periode kepemimpinan akan meningkat. Efek sampingnya pemerintah melakukan defisit anggaran dengan berhutang untuk menutupi belanja pemerintah.