Efektivitas Sistem Satu Arah di Kota Depok

sumber: warta kota

 

Hampir satu tahun program Sistem Satu Arah berlaku di beberapa jalan di Kota Depok. Mulai dari banyaknya pro dan kontra yang bergulir hingga akhirnya diberlakukan secara permanen. Dari penilaian awal, SSA (Sistem Satu Arah) ini memang efektif dalam mengurai kemacetan di Kota Depok, dicontohkan, di beberapa ruas jalan seperti Dewi Sartika, Nusantara, dan Arif Rahman Hakim arus lalu lintas dapat terurai dengan lancar. Namun, tidak sedikit kemacetan jadi begeser ke jalan-jalan penghubung ketiga ruas jalan yang diterapkan SSA tersebut. Sebut saja, jalan Pitara, jalan Raya Sawangan, serta jalan-jalan di perumnas Depok 1 yang menjadi imbas adanya SSA tersebut. Ditambah lagi, adanya perlintasan sebidang dengan kereta api di Dewi Sartika yang akan membuat panjang antrian kendaraan yang hampir terjadi 3-5 menit sekali saat kereta melintas pada peak hour pagi atau sore hingga malam hari, serta adanya penumpukan kendaraan di Simpang lima Sandra.

Simpang lima Sandra akan menjadi crowded dan akan banyak panjang antrian kendaraan dari jalan Pitara, Raya Sawangan dan Nusantara. Dengan pengaturan fase eksisting yang ada, akan menambah semakin mengularnya kendaraan hingga 1 km pada tiap ruas jalan pada saat-saat jam sibuk. Dengan semakin banyaknya kendaraan yang melintas pada jam sibuk serta tidak sebandingnya kapasistas yang ada, maka akan semakin menambah masalah-masalah yang ada di Simpang lima Sandra tersebut. V/C rasio kendaraan dengan jaringan jalan yang ada membuat tingkat pelayanan jalan di ketiga ruas tersebut buruk.

Beberapa rekomendasi menyebutkan bahwa jika V/C rasio itu 1 atau lebih dari 1, maka ada perbaikan-perbaikan yaitu pelebaran jalan dan sebagainya. Namun dalam kasus ini, nampaknya akan sulit diterapkan mengingat semakin padatnya daerah serta harga tanah akan melambung tinggi di daerah CBD seperti Pitara maupun Nusantara. Diperlukan pengaturan pengganti yang lebih murah dan dapat mengurai arus lalu lintas yang ada.

Pengaturan pengganti atau tambahan ini hanya perlu ‘membuang’ arus yang ada agar fase pada simpang dapat berjalan normal, dan tidak terjadi dead lock antara arus dari jalan Nusantara ke arah Pitara dan Raya Sawangan, arus dari Pitara yang masuk ke arah Dewi Sartika serta arus dari Raya Sawangan ke Dewi Sartika.

Ada beberapa opsi yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polresta Depok dalam merekayasa Simpang Lima Sandra ini, yaitu :

  1. Arus dari Pitara yang ingin mengarah ke Dewi Sartika, diarahkan ke Raya Sawangan. Jalan Raya Sawangan dari Simpang Sandra hingga jembatan depan SMA Bintara dibuat contra flow/satu arah. Begitupun dengan jalan Salak di sejajar sungai, satu arah ke arah Simpang Sandra. Dengan begitu, arus lalu lintas tidak akan deadlock pada Simpang Lima Sandra. Arus dari Nusantara ke arah Pitara dan Sawangan tidak akan tersendat oleh arus dari Pitara, karena arus dari Pitara sudah diarahkan memutar ke jalan Salak terlebih dahulu. Namun, ini dapat menimbulkan sedikit antrian di depan SMA Bintara karena akan ada pertemuan dua arus, serta masyarakat yang dari Pitara akan merasa memutar terlalu jauh hanya untuk melewati Simpang Sandra.
  2. Sama seperti opsi 1, namun arus dari Pitara tidak diarahkan memutar lewat jalan Salak, tetap seperti eksisting saat ini, namun waktu siklus pada lampu APILL diatur ulang dengan menambahkan waktu hijau sedikit lebih banyak untuk arus dari Pitara agar jalan Pitara tidak terjadi crowded. Serta waktu hijau tambahan bagi arus dari Nusantara ke arah Sawangan, serta dari arah Sawangan ke arah Dewi Sartika.

Dengan pengaturan fase yang lebih ‘adil’ akan sedikit mengurai volume lalu lintas di jam-jam sibuk agar tingkat pelayanan jalan serta simpang dapat lebih baik dan tidak terdapat lagi panjang antrian horor yang sering terlihat di pagi atau sore menjelang malam di Simpang Sandra tersebut.

Dari segi transportasi dan sosial, sejatinya Pemerintah Kota Depok telah melakukan berbagai cara agar Depok terus berkembang ke arah yang lebih baik. Namun, kadang kala tidak dapat memuaskan semua elemen-elemen yang ada. Lewat pandangan-pandangan terbuka seperti ini yang sangat diperlukan oleh Pemerintah sebagai peran dari masyarakat dalam ikut andil membangun dan menata kota yang kita cintai ini. Lewat cara ini, penulis hanya dapat menuangkan buah pemikiran penulis yang didapat lewat ilmu yang penulis pelajari di kehidupan pekuliahan penulis. Penulis ingin, Kota Depok semakin maju seperti kota-kota penyangga ibu kota lainnya.

 

Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir S1 yang menekuni Transportasi pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.   

*Suryo Bagus Pratama*

JIKA PANCASILA DITERAPKAN

 

oleh: Satriyo Ardi Kartono, S.H.
Pancasila, yg membuat Indonesia bersatu dengan keberagamannya. Para pejuang bangsa dengan susah payahnya memerdekakan bangsa Indonesia dari segala penjajahan. Mereka bersatu tanpa melihat latar belakang suku, ras, bahasa dan agama. Ternyata perbedaan itulah yang membuat Indonesia merdeka.

Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Namun, belum benar-benar merdeka. Dahulu, para pejuang melawan penjajah secara nyata (fisik). Namun, saat ini musuh Indonesia adalah warga negaranya sendiri yang mementingkan diri dan kelompoknya. Mereka menguras kekayaan alam Indonesia dengan menjual kepada bangsa lain tanpa memperhatikan masyarakat dan lingkungan.
Saat ini, Pancasila hanya dijadikan hafalan biasa. Nilai nilai pancasila tak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan bangsa semakin memudar. Banyak terjadi pemberitaan di media online bahkan media massa yang belum tentu kebenarannya (hoax) lalu diterima mentah mentah oleh pembacanya, semakin terpecah belah bangsa kita. Mereka tak ingat perjuangan para pejuang bangsa dalam memerdekakan bangsa yang membuat perbedaan menjadi persatuan yang kuat.
Jika saja Pancasila tidak hanya dihafalkan, namun juga diterapkan, maka nilai nilai Ketuhanan akan melekat di antara masyarakat sebagaimana yang di amanatkan sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Jika pancasila diterapkan, maka akan terjadi kerukunan di antara masyarakat karena memperlakukan manusia dengan beradab sebagaimana yang di amanatkan sila kedua ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika pancasila diterapkan, maka tak ada lagi perpecahan bangsa, semua akan melihat keanekaragaman ini sebagai persatuan bangsa yang kuat sebagaimana sila ketiga ‘Persatuan Indonesia’.
Jika pancasila diterapkan, maka nilai nilai musyawarah dan perdamaian di antara masyarakat akan kuat, perbedaan pandangan dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan perdamaian sebagaimana sila keempat ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’. Dan jika Pancasila diterapkan, maka keadilan dapat diterapkan dengan baik dengan memandang keadilan sosial lah  yang didahulukan daripada keadilan individu sebagaimana yang di amanatkan sila kelima ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.
Saya yakin, Pancasila masih relevan untuk bangsa kita karena nilai nilai yang terkandung di dalamnya yang membuat bangsa ini semakin bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Kita Indonesia, Kita Pancasila.
Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017.

KORUPSI E-KTP DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM


Oleh : Satriyo Ardi Kartono, S.H.

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el (KTP Elektronik). Atas dasar Pasal tersebut, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri membuat KTP-elektronik (selanjutnya disebut E-KTP). Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
E-KTP atau KTP Elektronik ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai identitas tunggal seseorang dan upaya untuk mewujudkan keakuratan data penduduk. Menurut Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan  bahwa Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: pelayanan publik; perencanaan pembangunan; alokasi anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Pengadaan E-KTP pada tahun 2011 sampai 2012 ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, karena negara mengalami kerugian hingga mencapai 2,3 Triliyun. Kerugian negara tersebut disebabkan oleh korupsi sistemik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di dalam Kementerian Dalam Negeri, namun tidak menutup kemungkinan korupsi tersebut melibatkan anggota lembaga legislatif. Hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang sebagai pelaku, dua diantaranya sudah menjadi terdakwa, yakni Sugiharto selaku Direktur Pengelola Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Irham selaku mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pihak swasta masih menjadi tersangka.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui Andi Narogong memiliki peran penting dalam mega proyek korupsi E-KTP tersebut. Andi Narogong melakukan lobi atau komunikasi dengan legislatif dan eksekutif, seperti misalnya komunikasi dengan setya novanto selaku anggota legislatif, dan melakukan komunikasi dengan Sugiharto dan Irham selaku pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Komunikasi yang dilakukan Andi Narogong semata-mata demi melancarkan proyek E-KTP dan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang tender proyek tersebut. 
Korupsi E-KTP tersebut merupakan korupsi yang sistemik, karena melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif, ditambah dengan pihak swasta sebagai pelaksana dalam pengadaan proyek E-KTP tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 ternyata tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Anggota DPR yang merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia ternyata lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan partainya daripada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
DPR tidak melaksanakan fungsi anggaran dengan baik, karena DPR dengan mudahnya memberikan anggaran dalam proyek E-KTP tersebut. Kejanggalan pada tahapan pembahasan anggaran yaitu sebelum anggaran formal adanya indikasi-indikasi pertemuan sejumlah pihak untuk membicarakan proyek E-KTP. Setelah itu, pada tahap pembahasan anggaran di DPR ditemukan adanya indikasi praktik kolusi dan korupsi sehingga proyek E-KTP ini terus berjalan dan menghabiskan biaya sebesar 5,9 triliun rupiah.
Dalam fungsi pengawasan, DPR pun tidak mengawasi pengadaan E-KTP yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu saja lemahnya pengawasan tersebut terjadi karena beberapa anggota DPR diduga telah menerima uang dari Andi Narogong untuk melancarkan proyek E-KTP tersebut. Namun pada saat ini, dengan alasan untuk pengawasan terhadap KPK, khususnya terkait pemeriksaan anggota DPR yakni Miryam, sedang hangat di DPR akan melakukan hak angket. Hak angket tersebut jika benar-benar disetujui oleh DPR, maka akan mengintervensi KPK karena akan menghambat KPK dalam memberantas korupsi sistemik pada proyek E-KTP tersebut. Intervensi atau ancaman sering terjadi ketika KPK sedang menangani kasus korupsi yang besar, intervensi atau ancaman tersebut baik ditujukan kepada lembaganya maupun pegawai KPK, seperti penyerangan kepada penyidik KPK Novel Baswedan dengan air keras.
Kemendagri tidak melaksanakan proyek E-KTP dengan baik dan adil, seperti pada proses tender, Kemendagri mengumumkan konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender pengadaan dengan harga Rp5,9 triliun. Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri (Persero), PT Quadra Solution). Padahal, berdasarkan serangkaian evaluasi teknis tersebut sampai dengan dilakukannya proses uji coba alat dan output, ternyata tidak ada peserta lelang yang dapat mengintegrasikan Key Management Server (KMS) dengan Hardware Security Module (HSM). Dengan demikian, tidak dapat dipastikan bahwa perangkat tersebut telah memenuhi kriteria keamanan perangkat sebagaimana diwajibkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).[1]
Selain itu, pada tahap proses pengadaan, yakni setelah tender ditutup, spesifikasi alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan E-KTP, yaitu signature pad, diubah. Tindakan itu jelas melanggar Pasal 79 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang melarang post-bidding—tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.[2] Selain itu, terdapat kemahalan harga dari total pembayaran E-KTP ke konsorsium PNRI sebesar Rp 4,9 triliun setelah dipotong pajak. Harga wajar proyek itu Rp 2,5 triliun.[3]
Korupsi E-KTP tersebut jelas bertentangan dengan aturan yang hidup dalam masyarakat, yaitu aturan tentang ‘jangan mencuri’. Hal ini sesuai dengan aliran Sociological Jurisprudence yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat mengatur tata tertib dalam bermasyarakat supaya tercipta kedamaian diantara anggotanya, salah satu diantaranya yaitu ‘jangan mencuri’. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi harta kekayaan individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat (das sollen). Namun, dalam kenyataannya terdapat gejala sosial  yaitu pencurian (das sein), bukan hanya pencurian terhadap harta kekayaan seseorang, namun saat ini lebih besar dari itu, yaitu pencurian terhadap kekayaan negara atau korupsi, seperti misalnya korupsi E-KTP.
Perbuatan korupsi E-KTP merupakan perbuatan yang buruk karena sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan pada masyarakat Indonesia, melainkan hanya mendatangkan kebahagiaan pada dirinya sendiri dan kelompoknya serta hanya mendatangkan penderitaan pada masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan aliran utilitarianism yang menyatakan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Selain kerugian negara, akibat korupsi E-KTP tersebut masyarakat belum secara keseluruhan mendapatkan E-KTP. Padahal, E-KTP ini sangat penting dalam kehidupan sosial, karena seseorang menjadi tidak bisa melakukan segala kegiatan administrasi yang membutuhkan kartu identitas penduduk, seperti misalnya dalam pembukaan rekening tabungan di suatu bank.
Para pelaku korupsi E-KTP harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, hal ini senada dengan pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pada kasus korupsi E-KTP tersebut, para pelaku korupsi harus dihukum dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut sebenarnya masih kurang dalam memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi karena sanksi denda yang diberikan masih tergolong ringan, yakni paling banyak hanya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika pelaku korupsi E-KTP melakukan korupsi lebih dari satu miliar rupiah, sedangkan dihukum dengan penjara yang singkat dan denda yang maksimal, maka tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, melainkan akan menumbuhkan pelaku pelaku korupsi dikemudian hari dengan nilai korupsi yang lebih besar. Budaya korupsi semakin banyak dan menyerang semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  karena hukum yang berlaku saat ini kurang memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi (das sein), maka untuk mengatasi hal tersebut DPR harus merancang undang-undang korupsi yang lebih tegas, khususnya merevisi mengenai sanksi denda maksimal menjadi tak terbatas (das sollen).



[1]  Abba Gabrillin. Pegawai Lkpp Anggap Pejabat Kemendagri “Bunuh Diri” Dalam Proyek E-KTP. http://nasional.kompas.com/read/2017/04/17/21295951/pegawai.lkpp.anggap.pejabat.kemendagri.bunuh.diri.dalam.proyek.E-KTP. Diakses pada tanggal 15 April 2017.
[2] Marlin Dinamikanto. Ini Asal Muasal Terbongkarnya Mega Skandal Kasus E-KTP. https://nusantara.news/ini-asal-muasal-terbongkarnya-mega-skandal-kasus-E-KTP/. Diakses pada tanggal 15 April 2017
[3] Hestiana Dharmastuti. Menyingkap kedok andi narogong dan tim fatmawati di korupsi E-KTPhttps://news.detik.com/berita/d-3443232/menyingkap-kedok-andi-narogong-dan-tim-fatmawati-di-korupsi-E-KTP. Diakses pada tanggal 15 April 2017

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi

A.    Perlindungan Terhadap Mawar Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan
Pada Sabtu, 26 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, bocah itu mengeluh kepada ibunya bahwa ia merasakan sakit di pangkal paha. Sang ibu kemudian memijatnya. Tak lama, perempuan belia itu mengeluh sakit perut dan merasa hendak buang air besar. Karena khawatir, sang ibu pun mengantarnya ke kamar mandi. Betapa kaget sang ibu karena ternyata putrinya justru melahirkan. Bayi itu sempat masuk lubang toilet. Meskipun terkejut, sang ibu sigap bertindak dan menyelamatkan bayi tersebut.[1]
Mawar yang belum cukup umur merupakan korban tindak pidana pemerkosaan, korban melahirkan anak di kamar mandi setelah merasakan sakit pada perutnya yang ingin buang air besar. Ibunda korban menanyakan kepada mawar (korban) bahwa siapakah ayah dari bayi tersebut. Namun, korban tidak menjawab pertanyaan tersebut, dan akhirnya Mawar pun mau menyebutkan nama pelaku yang menghamilinya setelah berulang kali ibundanya menanyakan hal tersebut. Keluarga korban diwakili ayah korban melaporkan kasus tersebut ke Polsek Gelumbang.
Korban dalam sistem peradilan pidana kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan penegak hukum. Korban kurang mendapatkan perhatian dari penegak hukum, seperti dengan kepolisian yang memanggil korban untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, padahal korban yang belum cukup umur tersebut sangat rentan dengan trauma berkelanjutan atau psikologisnya akan terganggu akibat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kepolisian kepada korban. Selain itu, korban tersebut juga sangat membutuhkan privasi atas kasusnya agar tidak menyebar ke publik melalui media, karena apabila kasus tersebut menyebar luas, korban akan menjadi pergunjingan dalam masyarakat dan hal ini pun dapat mengganggu psikologisnya.
Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana.  Sementara itu, UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.[2]
Tujuan viktimologi yang pertama yaitu menganalisis berbagai aspek masalah korban, korban mengalami kerugian dan penderitaan. Kerugian korban tersebut yaitu korban mengalami luka fisik, luka fisik tersebut yaitu ada pada alat kelamin korban. Korban juga dapat mengalami kerugian materi karena keluarga korban akan mengeluarkan biaya untuk transportasi atau akomodasi selama proses penyelesaian perkara dan untuk pengobatan dan/ atau terapi psikologis agar korban tidak trauma berkelanjutan.
Korban pun mengalami kerugian sosial dan psikologis berupa korban akan menjadi sorotan, pergunjingan, maupun pengucilan oleh masyarakat. sedangkan kerugian psikologisnya, korban dapat trauma berkelanjutan, tidak mau bergaul, takut diperkosa lagi akibat tindak pidana tersebut. Korban yang merupakan masih belum cukup umur tersebut memerlukan perlindungan dari suatu lembaga yang dapat memberikan rasa aman, dan melindungi korban agar tidak trauma berkelanjutan.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
Dalam praktiknya, tidak selalu korban yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Namun, LPSK juga dapat menawarkan jasanya kepada korban yang membutuhkan. Mawar sebagai korban tindak pidana pemerkosaan memiliki hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, yaitu berhak :
a.       Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b.      Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c.       Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d.      Mendapat penerjemah;
e.       Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f.       Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g.      Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h.      Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i.        Mendapat identitas baru;
j.        Mendapatkan kediaman baru;
k.      Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l.        Mendapat nasihat hukum; dan/ atau
m.    Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan beakhir.
Berdasarkan Pasal 6 UUPSK, korban tersebut juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Dan korban pun berhak mengajukan ke pengadilan melalui LPSK berupa hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPSK.
Kompensasi menurut Dr. Angkasa yaitu berkaitan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat merupakan indikasi pertanggungjawaban masyarakat atas tuntutan pembayaran kompensasi yang berkarakter perdata. Sedangkan restitusi yaitu perbaikan atau restorasi perbaikan atas kerugian fisik, morel, maupun harta benda, kedudukan dan hak-hak korban atas serangan penjahat, merupakan bentuk pertanggungjawaban  penjahat yang berkarakter pidana, dibayar oleh pelaku (penjahat) berdasarkan putusan pengadilan atas tuntutan korban melalui proses peradilan pidana.
Mawar merupakan korban tindak pidana pemerkosaan yang belum cukup umur sehingga hal ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Korban tersebut berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatanya dipisahkan dari orang dewasa, berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b; dan korban tersebut juga berhak dirahasiakan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) undang-undang tersebut.
Adapun bentuk perlindungan kepada korban tersebut yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (3), dilaksanakan melalui :
a.       Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b.      Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c.       Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
d.      Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Selain itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban, yakni :
Pertama, sebelum persidangan ketika korban menjalani proses penyidikan, anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi yang melakukan penyidikan terhadap mereka adalah polisi wanita unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Dalam memberikan pertanyaan kepada korban, tidak bersifat memojokan korban.[3]
Kedua, dalam persidangan, sidang tertutup untuk umum. Kemudian anak sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan dari pihak lain, misalkan pada saat sidang ketika anak korban memberikan keterangan atau kesaksiannya dan dia takut pada pelaku, maka hakim dengan bijaksana untuk meminta pelaku untuk keluar dari ruang sidang. Anak korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama persidangan.[4]
Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun lembaga lain. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 76, lembaga yang bertugas menerima pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.


B.     Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak
Tindak Pidana Pemerkosaan pada Mawar yang merupakan anak belum cukup umur bukan satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Masih banyak anak-anak belum cukup umur yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, namun belum terungkap dalam sistem peradilan pidana.
Tujuan viktimologi yang kedua yaitu menjelaskan sebab-sebab terjadinya korban. Dalam penyidikan, belum diketahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan pada korban tersebut. Berdasarkan pandangan saya, sebab-sebab terjadinya korban yaitu dikarenakan adanya resiko korban. Kejahatan terjadi karena terdapatnya ciri-ciri tertentu pada kepribadian korban dan sikap korban terhadap pelaku dalam terjadinya kejahatan.
Berdasarkan doktrin dari Hans Von Hentig yang memberikan penjelasan mengenai 13 tipe korban, anak-anak (The young) termasuk dalam salah satu dari 13 tipe korban. Anak-anak (The young) termasuk dalam tipe korban tersebut, karena anak-anak (The young) memiliki fisik dan mental yang lemah sehingga mudah terserang kejahatan.
Seperti halnya Mawar, siswi sekolah dasar di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersebut masih berumur 13 tahun, sehingga Mawar dapat dikategorikan sebagai anak (The young) seperti yang dimaksud dalam doktrin tersebut. Korban tersebut memiliki fisik dan mental yang lemah sehingga rentan dengan kejahatan pemerkosaan bahkan rentan juga dengan kejahatan lainnya.
Korban yang memiliki fisik dan mental yang lemah tersebut, tidak dapat berbuat banyak ketika korban mendapat ancaman dari pelaku untuk melakukan persetubuhan. Ancaman terhadap fisik maupun mental korban, seperti misalnya pelaku mengancam akan menganiaya korban apabila korban melaporkan kepada orangtuanya. Korban yang belum cukup umur tersebut juga sangat mudah dirayu atau dibujuk oleh pelaku untuk melakukan persetubuhan dengan berbagai macam imbalan, seperti dengan memberi imbalan uang.
Adapun upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, yaitu :
·         Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-Undangan.[5]
Agar memberi efek jera terhadap pelaku (penjahat) tindak pidana pemerkosaan maupun kejahatan pada umumnya, harus diatur dalam undang-undang mengenai sanksi yang tegas dan berat. Dengan adanya sanksi yang berat tersebut, diharapkan akan mengurangi bahkan tidak terulang kembali tindak pidana pemerkosaan pada anak.
Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit RRp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Namun, dalam penjatuhan sanksi yang berat tersebut, pelaku (penjahat) harus terbukti bersalah secara murni melakukan tindak pidana, maksudnya yaitu tidak ada peran korban dalam terjadinya kejahatan.
·         Pengawasan oleh orang tua/ wali dan guru-guru terhadap anak
Pengawasan oleh orang tua/ wali dan guru-guru sekolah terhadap anak sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Dengan adanya pengawasan tersebut, anak akan terkontrol oleh orang tua/ wali maupun oleh guru sehingga segala aktifitas si anak tersebut dapat diketahui. Hal tersebut dapat mengantisipasi kejahatan pemerkosaan pada anak.
·         Pengawasan oleh masyarakat terhadap anak
Pengawasan oleh masyarakat terhadap anak pun sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Dengan adanya peran masyarakat tersebut, apabila terjadi hal yang aneh pada anak, maka masyarakat dapat bertindak supaya kejahatan pada anak tidak terjadi. Misalnya seorang tetangga melihat anak yang sedang bersama dengan orang yang tidak dikenal, karena tetangga tersebut khawatir, maka ia menanyakan kepada orang yang tidak dikenal tersebut bahwa dirinya memiliki hubungan apa dengan anak itu.



[1] Kompas. 2013. Siswi SD melahirkan di kamar mandi. http://regional.kompas.com/read/2013/11/01/1652384/Siswi.SD.Melahirkan.di.Kamar.Mandi. 24 Desember 2013.
[2]Hukum Online. 2010. Perlindungan Saksi dan Korban. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl489/perlindungan-saksi-dan-korban. 24 Desember 2013.
[3] Febriani Noor Erliati, Novi. , Adi, Koesno, dan Djatmika, Prija. Perlindungan bagi anak sebagai korban perkosaan. Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012. Hal 8.
[4] ibid. Hal 8.
[5]Febriani Noor Erliati, Novi. , Adi, Koesno, dan Djatmika, Prija. Perlindungan bagi anak sebagai korban perkosaan. Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012. Hal 17.