Peraturan Pajak Baru UMKM 0.5 Persen Sebagai Strategi Pemerintah Meningkatkan Perekonomian Di Akhir Periode

Setiap kepemimpinan dalam pemerintahan pasti ingin menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan terbaik. Apalagi menjelang akhir periode Pemerintahan yang akan diadakannya pemilihan umum pada 2019 nanti, tentu pemerintah akan mengeluarkan performa terbaiknya di akhir masa jabatannya. Di dalam buku yang berjudul Macroeconomics edisi ke 7 oleh Olivier Blanchard, terdapat teori yang menyatakan adanya hubungan politik dengan kebijakan pemerintahan khususnya di akhir periode. Contohnya adalah seperti yang kita dapat lihat pada grafik di atas pada akhir periode kepemimpinan Megawati dan (SBY_1) memiliki tren PDB Rill meningkat yang ditunjuk dengan panah warna merah. Dimana PDB rill menunjukkan nilai produk domestik bruto yang sesungguhnya yang mencerminkan perekonomian.

Bisa terjadi kemungkinan  dimasa akhir kepemimpinan presiden Jokowidodo ini akan mengangkat roda perekonomian dengan kebijakannya. Dimana Pada awal Juli ini dikeluarkan peraturan baru mengenai pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Perubahan terhadap Peraturan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu pajak penghasilan sebesar 1 persen menjadi 0.5 persen dari omzet (peredaran bruto) dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang  pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pemerintah melakukan berbagai pertimbangan sebagaimana perlu mengganti peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang  pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang mulai diberlakukan 1 Juli 2018.

Peraturan Pajak UMKM  0.5 persen dari Omzet tersebut diberlakukan kepada UMKM dengan syarat peredaran Bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dan berlaku untuk jangka waktu tertentu (untuk peraturan lebih rincinya dapat membaca di website www.pajak.go.id/)

Lalu apakah dampak dari pemberlakuan peraturan baru ini terhadap perekonomian?

Ada dua kemungkinan yang terjadi apabila peraturan baru ini diterapkan. Pertama, jika masyarakat tidak merespon dengan baik perubahan peraturan pajak UMKM ini. Maka peraturan baru ini dapat menghambat pemenuhan target penerimaan pajak karena dikuranginya pajak penghasilan UMKM sebesar 0.5 % dari semula 1 %. Hal ini berpotensi menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari pajak yang kemudian membuat pemenuhan target penerimaan pajak semakin sulit. Kemudian jika pendapatan negara berkurang, maka pemerintah akan mengurangi belanja negara atau pemerintah akan melakukan defisit anggaran dengan utang untuk memenuhi belanja negara.

Kemungkinan pertama diatas terjadi jika masyarakat tidak merespon peraturan baru ini dengan baik sehingga tidak mempengaruhi masyarakat secara signifikan untuk membuat kegiatan usaha atau berwirausaha. Artinya hal ini tidak mempengaruhi perekonomian secara signifikan, melainkan hanya berdampak pada meringankan beban pajak UMKM dan meningkatkan beban pemenuhan target penerimaan pajak.

Kedua, jika masyarakat merespon dengan baik perubahan peraturan pajak penghasilan UMKM ini yaitu membuat masyarakat termotivasi untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM karena beban pajak penghasilan UMKM berkurang. Sehingga secara signifikan mempengaruhi masyarakat untuk membuat, mengembangkan, dan meningkatkan UMKM di Indonesia. Dengan berkurangnya beban pajak UMKM menjadi insentif bagi masyarakat untuk menjadi wirausaha yang berperan langsung dalam peningkatan ekonomi Indonesia. Dimana secara makroekonomi hal ini akan berdampak baik bagi perekonomian .

Kemungkinan kedua inilah yang merupakan tujuan pemerintah yatu meningkatkan perekonomian secara signifikan. Cara kerjanya adalah dengan diringankannya pajak UMKM maka akan banyak pengusaha memiliki beban pajak ringan sehingga menciptakan, mengembangkan, dan  meningkatkan kegiatan usaha. Dengan begitu semakin banyaknya UMKM akan berperan dalam meningkatkan PDB rill yang artinya perekonomian akan meningkat secara signifikan.

Disamping itu, dampak jangka panjang dari kemungkinan kedua ini akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak karena dengan pajak UMKM ringan semakin meng insentif Wajib Pajak baru dalam melaksanakan kewajiban pajak nya.

Dapat disimpulkan bahwa, pemerintah mengurangi pajak untuk meningkatkan kegiatan UMKM yang juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga perekonomian pada akhir periode kepemimpinan akan meningkat. Efek sampingnya pemerintah melakukan defisit anggaran dengan berhutang untuk menutupi belanja pemerintah.

Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak, DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Dapat Dituntut

Kecelakaan Lalu lintas yang diakibatkankan kerusakan infrastruktur, seperti jalan rusak dapat mengakibatkan instansi terkait DPU (Dinas Pekerjaan umum) dituntut dan dihukum. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal tersebut. Pasal 273 mengatur tentang tindakan hukum terhadap Instansi terkait atas kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak.
Pasal 273
(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah).
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Hukum yang diterapkan semakin tegas agar masyarakat tertib dan demi keselamatan semua pengguna jalan serta kelancaran berlalu lintas. (TMC Polda Metro Jaya)

Isi Putusan Perdata

Pengertian

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Isi Putusan Pengadilan

terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :
Kepala Putusan

setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi: 

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan.
Identitas pihak-pihak yang berperkara
dalam putusan pengadilan identitas pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasakan kepada orang lain.
Pertimbangan (alasan-alasan)
dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu :
Pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke gronden), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Seringkali dalam prakteknya gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutif secara lengkap, padahal dalam Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg menentukan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas.
Pertimbangan tentang hukumnya (rechtsgronden), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.
Amar Putusan
dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

Hukum Pemerintahan Daerah

Hukum Pemerintahan Daerah

Kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.


LAHIRNYA PEMERINTAHAN DAERAH
– Konsekuensi adanya teori pembagian kekuasaan
1.  pembagian kekuasaan secara horizontal
  a. eksekutif
  b. legislatif
  c. yudikatif
2.  Pembagian kekuasaan secara vertikal
  a. satuan pemerintah pusat
  b. satuan pemerintah daerah

– Dianutnya konsep negara kesatuan
  1.  kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah nasional;
  2.  tidakadasatuanpemerintahyang lebihrendahyang mempunyai sifat staat.   

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
– azas desentralisasi,
* bentuk pemencaran adalah penyerahan
* pemencaran terjadi kepada daerah (bukan perorangan);
* yang dipencarkan adalah urusan pemerintahan; dan
* urusan pemerintahan yang dipencarkan menjadi urusan pemerintah daerah.
– azas dekonsentrasi,
* bentuk pemencaran adalah pelimpahan;
* pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perorangan);
* yang dipencarkan (bukan urusan pemerintahan) tetapi wewenang untuk melaksanakan
 sesuatu;
* yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri.
– azas tugas pembantuan (medebewind),
        Tugaspembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atauDesadari pemerinthan provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atauDesasertadariPemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu 
– azas Kebijaksanaan (vrijsbestuur)