Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa

Perlu diketahui bahwa tersangka maupun terdakwa itu memiliki hak-hak yg wajib dipenuhi. Hal tersebut sebagaimana yg ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. 
Berikut ini saya ringkas hak-hak tersebut yg paling penting :
1. Hak untuk segera dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. 
2. Berhak mendapatkan juru bahasa. 
3. Berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan. 
4. Bagi tersangka / terdakwa WNA yg dikenakan penahanan berhak menghubungi perwakilan negaranya.
5. berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya dan rohaniawan.
6. berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarganya.
7. berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
Oleh karena banyaknya hak yg dimiliki tersangka ataupun terdakwa, mari kita turut serta membantu dalam pengawasan agar tersangka maupun terdakwa telah mendapatkan hak-haknya tersebut dengan baik.

Pembatalan Perjanjian

Pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukan dalam hal salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajiban melaksanakan prestasinya sebagaimana yang ditentukan Pasal 1266 dan 1277 KUHPerdata. 
Selain itu, pembatalan perjanjian juga dapat dilakukan jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian. 
Menurut pendapat para sarjana, jika di dalam perjanjian terdapat cacat kehendak seperti kesesatan/ kekeliruan, paksaan dan penipuan, maka mengakibatkan bahwa perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdata bahwa “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.  
Pembatalan perjanjian karena akibat adanya cacat kehendak yang berupa paksaan, kekhilafan atau penipuan berakibat lahirnya hak untuk menuntut pemulihan keadaan seperti keadaan semua, yakni keadaan sebelum terjadinya perjanjian. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1452 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat”. 
Pihak yang tidak cakap atau cacat kehendaknya memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian yang berupa biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1453 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1446 dan 1449, orang terhadap siapa tuntutan untuk pernyataan batal itu dikabulkan, selain itu diwajibkan pula mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu”.

Berakhirnya/ Hapusnya Perikatan

Berakhirnya perikatan atau hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata, yaitu :
          karena pembayaran;
          karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

          karena pembaharuan utang;
          karena perjumpaan utang atau kompensasi;
          karena percampuran utang;
          karena pembebasan utangnya;
          karena musnahnya barang yang terutang;
          karena kebatalan atau pembatalan;
          karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu KUHPerdata;
          karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi

A.    Perlindungan Terhadap Mawar Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan
Pada Sabtu, 26 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, bocah itu mengeluh kepada ibunya bahwa ia merasakan sakit di pangkal paha. Sang ibu kemudian memijatnya. Tak lama, perempuan belia itu mengeluh sakit perut dan merasa hendak buang air besar. Karena khawatir, sang ibu pun mengantarnya ke kamar mandi. Betapa kaget sang ibu karena ternyata putrinya justru melahirkan. Bayi itu sempat masuk lubang toilet. Meskipun terkejut, sang ibu sigap bertindak dan menyelamatkan bayi tersebut.[1]
Mawar yang belum cukup umur merupakan korban tindak pidana pemerkosaan, korban melahirkan anak di kamar mandi setelah merasakan sakit pada perutnya yang ingin buang air besar. Ibunda korban menanyakan kepada mawar (korban) bahwa siapakah ayah dari bayi tersebut. Namun, korban tidak menjawab pertanyaan tersebut, dan akhirnya Mawar pun mau menyebutkan nama pelaku yang menghamilinya setelah berulang kali ibundanya menanyakan hal tersebut. Keluarga korban diwakili ayah korban melaporkan kasus tersebut ke Polsek Gelumbang.
Korban dalam sistem peradilan pidana kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan penegak hukum. Korban kurang mendapatkan perhatian dari penegak hukum, seperti dengan kepolisian yang memanggil korban untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, padahal korban yang belum cukup umur tersebut sangat rentan dengan trauma berkelanjutan atau psikologisnya akan terganggu akibat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kepolisian kepada korban. Selain itu, korban tersebut juga sangat membutuhkan privasi atas kasusnya agar tidak menyebar ke publik melalui media, karena apabila kasus tersebut menyebar luas, korban akan menjadi pergunjingan dalam masyarakat dan hal ini pun dapat mengganggu psikologisnya.
Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana.  Sementara itu, UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.[2]
Tujuan viktimologi yang pertama yaitu menganalisis berbagai aspek masalah korban, korban mengalami kerugian dan penderitaan. Kerugian korban tersebut yaitu korban mengalami luka fisik, luka fisik tersebut yaitu ada pada alat kelamin korban. Korban juga dapat mengalami kerugian materi karena keluarga korban akan mengeluarkan biaya untuk transportasi atau akomodasi selama proses penyelesaian perkara dan untuk pengobatan dan/ atau terapi psikologis agar korban tidak trauma berkelanjutan.
Korban pun mengalami kerugian sosial dan psikologis berupa korban akan menjadi sorotan, pergunjingan, maupun pengucilan oleh masyarakat. sedangkan kerugian psikologisnya, korban dapat trauma berkelanjutan, tidak mau bergaul, takut diperkosa lagi akibat tindak pidana tersebut. Korban yang merupakan masih belum cukup umur tersebut memerlukan perlindungan dari suatu lembaga yang dapat memberikan rasa aman, dan melindungi korban agar tidak trauma berkelanjutan.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
Dalam praktiknya, tidak selalu korban yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Namun, LPSK juga dapat menawarkan jasanya kepada korban yang membutuhkan. Mawar sebagai korban tindak pidana pemerkosaan memiliki hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, yaitu berhak :
a.       Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b.      Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c.       Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d.      Mendapat penerjemah;
e.       Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f.       Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g.      Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h.      Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i.        Mendapat identitas baru;
j.        Mendapatkan kediaman baru;
k.      Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l.        Mendapat nasihat hukum; dan/ atau
m.    Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan beakhir.
Berdasarkan Pasal 6 UUPSK, korban tersebut juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Dan korban pun berhak mengajukan ke pengadilan melalui LPSK berupa hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPSK.
Kompensasi menurut Dr. Angkasa yaitu berkaitan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat merupakan indikasi pertanggungjawaban masyarakat atas tuntutan pembayaran kompensasi yang berkarakter perdata. Sedangkan restitusi yaitu perbaikan atau restorasi perbaikan atas kerugian fisik, morel, maupun harta benda, kedudukan dan hak-hak korban atas serangan penjahat, merupakan bentuk pertanggungjawaban  penjahat yang berkarakter pidana, dibayar oleh pelaku (penjahat) berdasarkan putusan pengadilan atas tuntutan korban melalui proses peradilan pidana.
Mawar merupakan korban tindak pidana pemerkosaan yang belum cukup umur sehingga hal ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Korban tersebut berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatanya dipisahkan dari orang dewasa, berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b; dan korban tersebut juga berhak dirahasiakan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) undang-undang tersebut.
Adapun bentuk perlindungan kepada korban tersebut yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (3), dilaksanakan melalui :
a.       Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b.      Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c.       Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
d.      Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Selain itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban, yakni :
Pertama, sebelum persidangan ketika korban menjalani proses penyidikan, anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi yang melakukan penyidikan terhadap mereka adalah polisi wanita unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Dalam memberikan pertanyaan kepada korban, tidak bersifat memojokan korban.[3]
Kedua, dalam persidangan, sidang tertutup untuk umum. Kemudian anak sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan dari pihak lain, misalkan pada saat sidang ketika anak korban memberikan keterangan atau kesaksiannya dan dia takut pada pelaku, maka hakim dengan bijaksana untuk meminta pelaku untuk keluar dari ruang sidang. Anak korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama persidangan.[4]
Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun lembaga lain. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 76, lembaga yang bertugas menerima pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.


B.     Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak
Tindak Pidana Pemerkosaan pada Mawar yang merupakan anak belum cukup umur bukan satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Masih banyak anak-anak belum cukup umur yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, namun belum terungkap dalam sistem peradilan pidana.
Tujuan viktimologi yang kedua yaitu menjelaskan sebab-sebab terjadinya korban. Dalam penyidikan, belum diketahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan pada korban tersebut. Berdasarkan pandangan saya, sebab-sebab terjadinya korban yaitu dikarenakan adanya resiko korban. Kejahatan terjadi karena terdapatnya ciri-ciri tertentu pada kepribadian korban dan sikap korban terhadap pelaku dalam terjadinya kejahatan.
Berdasarkan doktrin dari Hans Von Hentig yang memberikan penjelasan mengenai 13 tipe korban, anak-anak (The young) termasuk dalam salah satu dari 13 tipe korban. Anak-anak (The young) termasuk dalam tipe korban tersebut, karena anak-anak (The young) memiliki fisik dan mental yang lemah sehingga mudah terserang kejahatan.
Seperti halnya Mawar, siswi sekolah dasar di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersebut masih berumur 13 tahun, sehingga Mawar dapat dikategorikan sebagai anak (The young) seperti yang dimaksud dalam doktrin tersebut. Korban tersebut memiliki fisik dan mental yang lemah sehingga rentan dengan kejahatan pemerkosaan bahkan rentan juga dengan kejahatan lainnya.
Korban yang memiliki fisik dan mental yang lemah tersebut, tidak dapat berbuat banyak ketika korban mendapat ancaman dari pelaku untuk melakukan persetubuhan. Ancaman terhadap fisik maupun mental korban, seperti misalnya pelaku mengancam akan menganiaya korban apabila korban melaporkan kepada orangtuanya. Korban yang belum cukup umur tersebut juga sangat mudah dirayu atau dibujuk oleh pelaku untuk melakukan persetubuhan dengan berbagai macam imbalan, seperti dengan memberi imbalan uang.
Adapun upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, yaitu :
·         Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-Undangan.[5]
Agar memberi efek jera terhadap pelaku (penjahat) tindak pidana pemerkosaan maupun kejahatan pada umumnya, harus diatur dalam undang-undang mengenai sanksi yang tegas dan berat. Dengan adanya sanksi yang berat tersebut, diharapkan akan mengurangi bahkan tidak terulang kembali tindak pidana pemerkosaan pada anak.
Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit RRp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Namun, dalam penjatuhan sanksi yang berat tersebut, pelaku (penjahat) harus terbukti bersalah secara murni melakukan tindak pidana, maksudnya yaitu tidak ada peran korban dalam terjadinya kejahatan.
·         Pengawasan oleh orang tua/ wali dan guru-guru terhadap anak
Pengawasan oleh orang tua/ wali dan guru-guru sekolah terhadap anak sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Dengan adanya pengawasan tersebut, anak akan terkontrol oleh orang tua/ wali maupun oleh guru sehingga segala aktifitas si anak tersebut dapat diketahui. Hal tersebut dapat mengantisipasi kejahatan pemerkosaan pada anak.
·         Pengawasan oleh masyarakat terhadap anak
Pengawasan oleh masyarakat terhadap anak pun sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Dengan adanya peran masyarakat tersebut, apabila terjadi hal yang aneh pada anak, maka masyarakat dapat bertindak supaya kejahatan pada anak tidak terjadi. Misalnya seorang tetangga melihat anak yang sedang bersama dengan orang yang tidak dikenal, karena tetangga tersebut khawatir, maka ia menanyakan kepada orang yang tidak dikenal tersebut bahwa dirinya memiliki hubungan apa dengan anak itu.



[1] Kompas. 2013. Siswi SD melahirkan di kamar mandi. http://regional.kompas.com/read/2013/11/01/1652384/Siswi.SD.Melahirkan.di.Kamar.Mandi. 24 Desember 2013.
[2]Hukum Online. 2010. Perlindungan Saksi dan Korban. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl489/perlindungan-saksi-dan-korban. 24 Desember 2013.
[3] Febriani Noor Erliati, Novi. , Adi, Koesno, dan Djatmika, Prija. Perlindungan bagi anak sebagai korban perkosaan. Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012. Hal 8.
[4] ibid. Hal 8.
[5]Febriani Noor Erliati, Novi. , Adi, Koesno, dan Djatmika, Prija. Perlindungan bagi anak sebagai korban perkosaan. Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012. Hal 17.